19 February 20190 Komentar | Dilihat : 213 kali
Ditulis oleh siva

Kegiatan yang dihelat di Wilis Hotel, Jenu, tersebut dihadiri Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim, sejumlah pimpinan OPD di jajaran Pemkab Tuban.
Wabup Noor Nahar Hussein menyatakan, kegiatan ini menjadi ajang bagi 30 pejabat struktural yang dipilih untuk meningkatkan kualitas dirinya.
"Para peserta harus benar-benar melaksanakan pakta integritas sebagai bentuk perwujudan dari komitmen dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)," ungkapnya.
Dengan demikian, akan semakin mendukung Pemkab Tuban dalam memberikan pelayanan publik lebih baik lagi. Dalam melaksanakan program, utamanya pelayanan publik, aparatur harus mampu memanfaatkan teknologi. Selain itu, harus ada koordinasi dan sinergitas antar OPD. 
Dia menegaskan, Pemkab telah menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan. Tolok ukurnya adalah kualifikasi, kompetensi, dan integritas dari aparatur. Juga akan diterapkan reward dan punishment sehingga benar-benar dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Wabup mengungkapkan, beberapa waktu lalu Kabupaten Tuban mendapat kunjungan dari Pemprov Kalimantan Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka, studi banding dan menjadi percontohan terkait pelayanan publik tingkat kecamatan.
"Prestasi ini harus kita terus tingkatkan agar masyarakat tata kelola pemerintahan yang prima di Bumi Wali hingga di tingkat kecamatan dan desa," serunya. 
Ditambahkannya, para peserta harus mengikuti dengan sungguh-sungguh diklat ini. Pengetahuan yang didapat harus diterapkan dan ditularkan di unit kerja masing-masing.
Sementara itu, Kepala BPSDM provinsi Jawa Timur, Dr. H. IG. NG. Indra S. Ranuh., SH, CN., M .Si., menerangkan, pihaknya berkomitmen penuh dalam rangka penyelenggaraan Diklat yang bermutu dan berkualitas dalam hal pengembangan kompetensi aparatur.
Indra Ranuh menjelaskan, saat ini aparatur dihadapkan dengan permasalahan yang semakin kompleks. "Diharapkan, pasca mengikuti diklat ini, para pejabat struktural dapat menjalankan tugas baik normatif maupun operasional," ujarnya.
Dirinya juga menekankan untuk meningkatkan kualitas birokrasi, dengan lebih mengedepankan integritas, kompetensi, dan transparantif. Selain itu, juga mampu memanfaatkan teknologi dalam pemberian pelayanan. 
Oleh karena itu, inovasi menjadi hal mutlak untuk dikembangkan demi terwujudnya birokrasi yang kekinian dan mampu menjawab tantangan jaman. 
"Melalui proyek perubahan yang telah disusun, dapat semakin mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Tuban," jlentrehnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban, Drs. M. Nur Hasan, M.Si., menyampaikan, Diklat ini yang berlangsung kurang lebih 4 bulan ini (19 Februari-21 Juni 2019) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta membentuk sikap kepemimpinan. Para peserta akan digembleng dengan berbagai materi serta mendapat berbagai penugasan penulisan ilmiah yang nantinya akan diterapkan di unit kerjanya. (ags)

Kategori
comments powered by Disqus